Radarkepahiang.bacakoran.co - Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah bersepakat akan melakukan pengembangan wilayah secara berkeadilan yang bermuara pada pencapaian kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Anggota Komite IV DPD Republik Indonesia (RI), Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, salah satu wilayah yang sangat membutuhkan pembangunan yang bersumber dari program pembangunan infrastruktur dari pusat di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Kepahiang.
"Belum lama ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan hati, di Kepahiang warga sakit ditandu agar bisa dibawa ke RSUD, terpaksa karena jalan rusak dan berlumpur. Ini gara-gara jalan rusak dan ini harus diperjuangkan. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang kedepannya," kata senator Riri, Kamis 21 Maret 2024.
"Apalagi sebelumnya juga ada kejadian, jenazah terpaksa dibawa pakai motor karena ambulance tidak bisa sampai ke rumah duka akibat jalan yang harus ditempuh rusak parah. Ini harus jadi perhatian pemerintah di semua tingkatkan hingga ke pusat, agar ke depan ini jangan sampai terjadi lagi," sambung Hj Riri Damayanti John Latief.
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menekankan, di dalam berbagai kesempatan dia akan terus menyuarakan permasalahan ini terutama dalam rapat-rapat dengar pendapat bersama lembaga-lembaga kementerian dan stakeholder terkait lainnya.
BACA JUGA:Senator Riri Kawal Pemerataan Pembangunan untuk Kepahiang
"Kabupaten Kepahiang punya keterbatasan untuk membangun jalannya sendiri, karena APBD-nya minim. Makanya pemerintah pusat lah yang harus turun tangan. Masalah ini perlu terus disuarakan di forum-forum resmi kenegaraan. Kalau perlu sampai ke telinga presiden. Pusat harus peka dengan kehidupan masyarakat di daerah," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah berupaya mengajukan usulan mengenai jalan yang benar-benar sangat mendesak untuk dibangun kepada pemerintah pusat di daerah tersebut.
"Bahkan jalan yang dilewati warga yang terpaksa dibawa dengan tandu itu tadi sempat masuk dalam paket Program IJD (Instruksi Presiden Jalan Daerah, red). Sayangnya sampai sekarang belum terwujud," papar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, langkah Pemerintah Republik Indonesia yang menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas kerja pembangunan selama satu dekade terakhir sebenarnya patut diapresiasi.
"Tapi adanya daerah yang belum tersentuh pembangunan sebagaimana bisa dilihat di sejumlah titik jalan lingkungan di Kepahiang menjadi keprihatinan bagi saya. Mudah-mudahan ke depan dapat segara direspon," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.