Belum Ada Kelurahan Usulkan Pencairan, DK Tahap II di Lebong Terancam Batal Salur

Radarkoran.com - Mendekati akhir Agustus 2025 belum ada satu pemerintah kelurahan di Kabupaten Lebong yang menyampaikan usulan pencairan Dana Kelurahan (DK) Tahap I tahun 2025. Padahal sejak Juni lalu anggaran tersebut sudah disalurkan oleh Kementerian Keuangan ke kas daerah.

Melihat kondisi ini, DK Tahap II tahun 2025 bisa terancam batal salur. Pasalnya Kementerian Keuangan sudah memberikan waktu hingga akhir September 2025 untuk melaporkan realisasi DK Tahap I.

"Dari 11 kelurahan yang ada hingga saat ini belum ada yang mengajukan pencairan. Sementara kami dituntut paling lambat September 2025 untuk menyampaikan laporan realisasi DK tahap I. Bisa saja nanti DK tahap II tidak akan disalurkan, " kata Kasubid Perencanaan Anggaran BKD Lebong Elvan Wardiansyah, Senin 25 Agustus 2025.

Tak hanya sebatas itu, jika DK tahap II tahun 2025 benar-benar batal salur, maka tahun 2026 mendatang Kabupaten Lebong juga terancam tidak akan lagi mendapatkan DK yang bersumber dari APBN tersebut.

BACA JUGA:Usulkan Hibah Lahan dan Gedung Kantor Dinas Dukcapil ke BPDAS

"DK tahun 2026 juga terancam tidak disalurkan karena melihat trend tahun 2025, " lanjutnya.

Dirinya berharap kepada 11 pemerintah kelurahan yang ada di Kabupaten Lebong untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dengan mempercepat proses pengajuan dan merealisasikan program yang sudah mereka susun.

"Informasinya baru Kelurahan Amen yang akan segera menyampaikan usulan. Namun hal tersebut baru sebatas informasi lisan karena sampai saat ini usulannya belum kami terima, " singkatnya.

Diketahui pagu DK yang diterima Kabupaten Lebong tahun 2025 secara keseluruhan jumlahnya mencapai Rp 2,2 miliar. Anggaran tersebut akan dibagi rata untuk 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Lebong. Artinya masing-masing kelurahan akan menerima Rp 200 juta. Sementara teknis pencairannya dilakukan sebanyak 2 tahap. Masing-masing 50 persen tahap pertama dan tahap kedua kembali 50 persen.